MIPI Gelar Webinar Bertajuk Pentingnya Sejarah untuk Memahami Pemerintahan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Jakarta, BernasJakarta.ID – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar web seminar (Webinar) bertajuk Pentingnya Sejarah untuk Memahami Pemerintahan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Acara dilaksanakan secara daring pada Sabtu (26/6/2021) melalui aplikasi Zoom Meeting dan live streaming lewat akun Youtube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, dan dihadiri Ketua Umum MIPI yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Dalam kesempatan itu, Bahtiar menjelaskan Webinar MIPI diselenggarakan secara terbuka, bagi akademisi maupun praktisi pemerintahan, sebagai salah satu kontribusi MIPI dalam misinya untuk turut mencerdaskan bangsa. Menurut rencana, webinar serupa akan diselenggarakan secara rutin, tidak hanya sekali dalam sepekan, dan akan didiseminasikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti rilis pers, dan youtube.
“MIPI ini bukan hanya milik IPDN, ini organisasi yang bersifat umum, terbuka, praktisi, bisa pemerintahan, akademisi juga bisa, ini upaya kita dalam turut mencerdaskan bangsa,” ujar Bahtiar.
Ditambahkannya, pengembangan dunia kampus menjadi pekerjaan besar bersama terutama dalam memenuhi diskusi di ruang publik sebagai salah satu upaya pemenuhan dialog intelektual yang dapat berkontribusi pada ilmu dan praktek pemerintahan di Indonesia.
“Sekarang banyak sekali ruang publik yang harus kita isi, dan mungkin ini justru cerminan bahwa kegelisahan kita selama ini memang mulai kering ruang diskusi akademik di ruang publik, lebih banyak hal-hal yang sangat praktikal dan sangat pragmatis,” imbuhnya.
Sementara itu, narasumber yang merupakan Dosen Kebijakan Publik dan Pembangunan Politik IPDN Tjahjo Suprajogo menekankan pentingnya sejarah dalam berbagai praktik pemerintahan dan penyusunan kebijakan publik. “Arti penting sejarah sebagai salah satu disiplin ilmu, kajian atau studi tentang masyarakat di masa lalu, sejarah ini sangat membantu kita untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kondisi sosial budaya, keagamaan, ekonomi hari ini,” kata Tjahjo.
Menurutnya, sejarah tak bisa dilepaskan dari ilmu pemerintahan dan praktik pemerintahan itu sendiri. Tjahjo menilai, praktik ilmu pemerintahan sebagai sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri telah ada sebelum pemerintahan dijadikan sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Melalui sejarah, ilmu dan praktik pemerintahan dapat dipelajari dari berbagai catatan tertulis maupun tidak tertulis seperti artefak, dan bukti lainnya yang menggambarkan praktik pemerintahan terjadi sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia.
“Praktik pemerintahan itu sudah ada, bahkan sebelum ada sejarah dan pra sejarah itu sendiri, atau kalau orang Eropa bilang masa-masa primitif, sehingga praktik pemerintahan telah ada sebelum ia menjadi disiplin ilmu,” jelasnya.
Dengan demikian, menurutnya, praktik pemerintahan memiliki usia yang lebih tua daripada sejarah itu sendiri, jika sejarah disepakati sebagai masa tulisan dan pra sejarah. Oleh karena itu, sejarah tak bisa dilepaskan dari berbagai disiplin ilmu pengikutnya, termasuk ilmu pemerintahan dan kebijakan publik sebagai sebuah produk yang dilahirkan dari pemerintahan.
“Jangan biarkan kebijakan itu berdiri sendiri, tidak bisa kita lepaskan dari berbagai dimensi dan perspektif, termasuk sejarah,” tandasnya.
Ia juga mengutip Sejarawan Thobari yang menyatakan di dalam kitabnya “Taarik ar Umam wa al Muluuk” mengenai kerajaan-kerajaan di setiap zaman sejak dari permulaan Allah menciptakan makhluknya hingga nanti hari kiamat sejauh informasi yang sampai kepadanya. Pernyataan substansial itu menginspirasi Tjahjo bahwa terdapatnya kenyataan yang menunjukkan kekuasaan ada di tiap-tiap masa bahkan telah dimulai dari penciptaan manusia yang pertama kali.
“Gagasan ini menjadi pandangan penulis bahwa penerapan manajemen dan administrasi telah terjadi sejak sebelum adanya penulisan atau sejarah sekalipun, demikian pula praktik-praktik pemerintahan,” beber Tjahjo.
Hal ini juga dikuatkan dan dibuktikan dengan temuan-temuan arkeologis prasejarah yang telah diperoleh para arkeolog seperti Robert L. Carneiro, V. Gordon Childe, Timothy K. Earle, Charles Tilly dan yang lainnya. Untuk mendalami lebih jauh hasil temuan-temuan tersebut bisa diperoleh dari masing masing tulisan mereka.
Di sisi lain, Tjahjo menuturkan, kebijakan publik yang dilahirkan kerap tak memiliki latar belakang sejarah. Padahal, kebijakan tak bisa dilepaskan dari kehidupan masa lalu untuk memberikan kontribusi dan menjadi bagian secara historis maupun secara empirik dalam memformulasikan kebijakan.
“Kebijakan publik yang dilahirkan biasanya tidak memiliki perspektif historis, padahal kehidupan saat ini sangat bergantung pada sejarah. Harusnya pemerintah dalam membuat kebijakan, melihat kebijakan di masa lampau, jangan sampai kebijakan diskontinuitas. Sering kali kita kehilangan orientasi masa depan karena melupakan sejarah,” jelas Tjahjo.
Menelusuri dinamika pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan maupun praktek mengenai penyelenggaraan pemerintahan adalah tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah peradaban umat manusia. Karena itu, konsep dan praktik pemerintahan sebenarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, melainkan lahir dan muncul setua peradaban itu sendiri. (*)
