Politisi PKB Desak Pemerintah Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Nataru
Jakarta, BernasJakarta.ID – Mendekati perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Banyak masyarakat mengeluhkan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan disejumlah daerah di Indonesia.
Meskipun Pemerintah melalui kementerian Perdagangan sudah melakukan berbagai langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang Nataru 2022. Akan tetapi Beberapa komoditas harga bahan pokok seperti cabai, daging ayam, bawang, telur, minyak goreng dan beras terpantau naik dipasaran.
Seperti Misalnya cabai merah yang biasanya Rp 40 – 45 ribu/kg naik menjadi Rp 50 – 60 ribu/kg. Harga beras premium pada 19 Desember 2022. kini naik menjadi Rp 12.960/kg bahkan sayur mayur juga ikut naik.
Melihat fenomena kenaikan harga sembako yang kerap terjadi pada waktu – waktu tertentu seperti Natal dan Tahun Baru. Nasim Khan Anggota Komisi VI DPR RI menilai, semestinya pemerintah bisa mengantisipasi, bukan malah dijadikan trend yang dianggap biasa dan terus berulang.
“Pemerintah belum menjalankan program yang efektif dalam mengatasi kenaikan harga, sehingga terkesan belum ditemukannya skema yang komprehensif menuntaskan persoalan kenaikan harga tahunan itu,” kata Nasim Khan.
Nasim Khan yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk segera melakukan upaya komprehensif untuk menahan laju kenaikan harga dan memastikan ketersediaan sembako yang bisa dijangkau rakyat.
“Pemerintah belum menjalankan program yang efektif dalam mengatasi kenaikan harga.Sebab fenomena ini selalu terjadi setiap tahun. terkesan belum ditemukannya skema yang komprehensif menuntaskan persoalan kenaikan harga itu. Sehingga masyarakat umum dapat saja beranggapan bahwa pemerintah “kalah” dari tengkulak yang kerap mengambil momentum saat natal & tahun baru, ” paparnya kepada sejumlah awak media di kawasan Jakarta Pusat. Rabu (22/12/2022).
Untuk memperjelas kondisi dilapangan. Politisi asal Dapil III JATIM ( Banyuwangi, Situbondo, Bondoso) itupun mendesak pemerintah agar segera melakukan operasi pasar. Pemerintah harus mengawasi perdagangan hingga diterima konsumen akhir (rumah tangga).
“Bulog dan pihak Stakeholders lainnya harus bekerja keras menjaga agar pasokan tetap tersedia hingga momen penting tahunan itu berakhir. Sebab tidak menutup kemungkinan adanya “aksi penimbunan” dari spekulan yang mencari untung dari selisih harga konsumen – produsen. Ini yang harus diawasi total, ” Ujarnya.
Selama ini terkesan yang dilakukan Pemerintah adalah merespon secara cepat ketika terjadi lonjakan harga. tapi lupa menuntaskan akar masalah yang sesungguhnya, yakni pasokan yang memadai untuk kebutuhan rakyat. pasokan itu perlu disiapkan jauh-jauh hari dengan persiapan yang matang.
“Dibutuhkan program jangka panjang tentunya untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harusnya memaksimalkan lembaga yang sudah dibentuk dalam pengawasan ketersediaan pangan untuk rakyat. lembaga yang sudah dibentuk itu perlu dipertanyakan hasil kinerjanya, harusnya stabilitas harga pangan bisa terjaga malah justru kenaikan terus terjadi. Ini anomali yang mesti dituntaskan walaupun itu tidak mudah,” tegasnya.
Dari sisi produksi ia menilai, Indonesia cenderung lemah dalam memenuhi bahan pokok masyarakat di daerah. belum lagi masyarakat dikejutkan dengan wacana Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras. padahal sebelumnya Pemerintah mengatakan tidak akan mengimpor dan akan meningkatkan produksi dalam negeri.
“Jika persoalan memenuhi kebutuhan dalam negeri masih belum tuntas,maka Pemerintah harus mencari cara cerdas bagaimana meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara – cara inovatif. impor dibutuhkan sebagai kebijakan jangka pendek, sekedar meredam kenaikan harga yang semakin tinggi. Tapi impor tidak bisa selamanya dijalankan, “Pungkasnya.
