Pasca Putusan PN Jakpus Tentang Penundaan Pemilu, DKPP: Pemilu Tetap Lima Tahun Sekali
JAKARTA, BeritaNasional.id – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanat Pasal 22e ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali.
“Pasal 22e UUd 45 menyatakan bahwa Pemilu 5 tahun sekali. Itu saya kira harus jadi pegangan oleh semua pihak, termasuk DKPP dalam hal menjalankan Undang-undang Kepemiluan,” tegas Heddy saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Kerja Komisi II, Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Selain pasal dal UUD 1945 tersebut, DKPP berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang belum ada regulasi baru yang menggantikan ketentuan tentang kepemiluan.
“Hingga saat ini kami tetap berpegang pada UUD 1945 dan UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu senyampang belum ada regulasi baru yang menggantikan ketentuan tentang kepemiluan itulah komitmen kami, ” tegasnya.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar komisi II DPR RI bersama DKPP, KPU RI dan BAWASLU membahas tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Terkait Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst sendiri dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan KPU RI sebagai pihak Tergugat.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini memutuskan bahwa tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang sudah berjalan harus dihentikan dan diulang dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.
“Terkait putusan tersebut, DKPP telah menerima aduan yang dilayangkan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI pada 7 Maret 2023. Sampai saat ini masih dalam proses verifikasi administrasi,” pungkas Heddy.
